Militer Diminta Menjamin Pemilu Thailand

Pemerintah Thailand meminta militer menjamin keselamatan kandidat perdana menteri dan pemilih dalam pemilihan umum pada Februari mendatang setelah terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa Kamis lalu .

Wakil Perdana Menteri Surapong Tovichakchaikul mengatakan dia akan meminta militer mengamankan proses pendaftaran para kandidat pada Sabtu, 28 Desember 2013.

"Kami juga akan membahas bagaimana melindungi pemilih yang menggunakan haknya pada 2 Februari mendatang," katanya dalam siaran televisi pemerintah, Jumat, 27 Desember 2013.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra khawatir kondisi politik Thailand semakin tidak menentu dengan adanya protes di jalanan. Demonstran anti-pemerintah berusaha mengganggu dan menghentikan pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu, oposisi Partai Demokrat telah menyatakan akan memboikot pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Thailand mengusulkan pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan. Mereka menilai banyaknya aksi jalanan bisa mengganggu pelaksanaan pemilu dan membahayakan para pemilih. 

Namun, Yingluck menolak. Dia beralasan pemilu tidak bisa ditunda karena parlemen telah dibubarkan. Dalam konstitusi Thailand, pemilu digelar maksimal 60 hari setelah majelis rendah di parlemen dibubarkan. Karena itu, tidak ada dasar penundaan pemilu. 

Sebelumnya, Kepala Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-ocha menegaskan militer tetap bersikap netral dalam gejolak ini. Pemimpin demonstran Suthep Thaugsuban beberapa kali meminta dukungan militer, namun ditolak. 

Militer Thailand memang memiliki catatan buruk dalam pemerintahan, yaitu melakukan 18 kudeta selama 80 tahun. Kasus terakhir, tersingkirnya Thaksin Shinawatra, kakak Yingluck, pada 2006.

Yingluck meninggalkan Kota Bangkok untuk mencari dukungan di wilayah utara Thailand. Dia berharap Partai Pheu Thai bisa kembali menang dalam pemilihan dengan basis suara di pedesaan. Tahun 2011, Pheu Thai mendapat dukungan 48 persen, sementara Partai Demokrat hanya merengkuh 35 persen suara.

Sumber : Yahoo