AS Pertimbangkan Kerahkan Militer ke Perairan Spratly

Pentagon sedang mempertimbangkan pengiriman pesawat dan kapal militer untuk mengetahui kebebasan berlayar di sekitar pulau buatan milik Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Menteri Pertahanan AS Ash Carter meminta opsi-opsi yang meliputi pengerahan kepal dan pesawat militer sejauh 22 km dari sekelompok karang tempat Tiongkok melakukan reklamasi di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Langkah ini merupakan tantangan langsung terhadap upaya Tiongkok mengukuhkan pengaruh di wilayah yang diperebutkan itu dengan memperluas  wilayah daratan melalui proyek reklamasi tersebut. 

 “Kami mempertimbangkan upaya untuk menunjukkan kebebasan berlayar di lokasi yang penting bagi perdagangan dunia,” ujar seorang pejabat AS, yang tidak mau disebutkan identitasnya. Dia menambahkan opsi semacam ini harus mendapat persetujuan dari Gedung Putih.

Permintaan Carter ini pertama kali diberitakan oleh harian Wall Street Journal.

Pentagon dan Gedung Putih belum memberikan pernyataan terkait masalah itu.

Jurubicara Kedutaan Besar Tiongkok Zhu Haiquan mengatakan negaranya memiliki “kedaulatan yang tidak bisa dipertentangkan” di kepulauan Nansha dan wilayah laut disekitarnya,”  yang merujuk pada kepulauan Spratly dengan mempergunakan nama yang diakui Tiongkok.

Dia mengatakan pembangunan yang dilakukan Tiongkok di lokasi itu “masuk akal, bisa dibenarkan dan legal.”

Zhu Haiquan menambahkan bahwa Tiongkok berharap “pihak-pihak terkait” - yang jelas merujuk kepada Amerika Serikat dan negara lain - akan menghormati komitmen untuk tidak berpihak dalam perebutan Laut Cina Selatan “ dan menahan diri untuk tidak meningkatkan ketegangan.”

Langkah mengirim kapal dan pesawat ke dekat kepulauan itu sejalan dengan operasi “Kebebasan Berlayar” yang rutin dilakukan oleh milite AS dan tahun lalu dilaksanakan untuk menantang klaim maritim oleh 19 negara, termasuk Tiongkok.

Tiongkok mendapat keceman dari Jepang dan Amerika Serikat pada 2013, ketika menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara, ADIZ, di Laut Cina Timur, dimana semua pesawat diwajibkan mengidentifikasikan diri mereka kepada pihak berwenang Tiongkok.

Penerbangan B-52

Amerika Serikat menjawab dengan mengerahkan pesawat pengebom jenis B-52 di zona itu untuk memamerkan kekuatan.

Lima negara, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam, ditambah Tiongkok, mengaku memiliki kepulauan Spartly.

Tetapi Tiongkok mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan rute lalu lintas kapal dimana setiap tahun barang dagangan bernilai US$5 tiliun melintas.

Pada Selasa (12/5) Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengatakan negaranya meminta agar langkah darurart segera diambil

“Kami semua mengambil posisi bahwa kita harus segera bertindak terhadap kegiatan reklamasi yang merupakan hasil dari pengakuan de fakto Tiongkok di Laut Cina Selatan,” katanya.

Del Rosario mengatakan berada di Washington “ untuk mencaritahu langkah-langkah lain yang bisa diambil oleh kemitraan AS dan Filipina” dalam menghentikan Tiongkok “menguasai lebih banyak wilayah Laut Cina Selatan.”

Gambar-gambar satelit baru-baru ini memperlihatkan bahwa Tiongkok kini memperluas satu landasan pacu di Kepulauan Paracel agar bisa digunakan untuk keperluan militer. 

Sumber : CNN