Tokyo - Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe pada Rabu (25/12) hampir memenangkan persetujuan untuk
menjadikan Pulau Okinawa sebagai pangkalan udara Amerika Serikat,
langkah yang akan menyelesaikan kebuntuan selama 20 tahun terakhir.
Kesepakatan dengan pejabat lokal di Okinawa akan menjadi pencapaian tersendiri bagi Abe, yang sebelumnya menjanjikan untuk menonjolkan militer Jepang saat aliansi dengan AS tengah diuji ketegangan dengan Tiongkok terkait sengketa kepulauan di Pasifik.
Potensi terobosan tersebut hampir tercapai setelah pertemuan antara Abe dan Gubernur Okinawa, Hirokazu Nakaima, yang memiliki hak veto terkait rencana lama soal pembangunan pangkalan udara Marinir AS guna menggantikan pangkalan di Futenma.
Nakaima memuji Abe karena telah menawarkan sejumlah konsesi guna menjawab berbagai kekhawatiran, termasuk janji untuk meningkatkan anggaran Okinawa selama tujuh tahun ke depan serta prospek pengendalian lingkungan bersama terhadap pangkalan militer AS itu.
"Apa yang ditawarkan sangat baik dan mengejutkan, keputusan akhir soal pembangunan pangkalan tersebut akan diumumkan pada Jumat," kata Nakaima.
Amerika Serikat dan Jepang telah menyepakati penutupan pangkalan militer di Futenma pada 1996 namun rencana pemindahan pangkalan terhenti karena mendapat tentangan dari oposisi di Okinawa.
Pulau ini merupakan markas bagi lebih dari setengah pasukan AS yang ditempatkan di Jepang. Okinawa sendiri masih diduduki Amerika Serikat hingga 1972.
Hubungan Jepang dan AS sedikit tegang ketika Yukio Hatoyama, yang menjabat perdana menteri Jepang antara 16 September 2009-8 Juni 2010, berupaya mendorong agar AS mau
memindahkan rencana pembangunan pangkalannya dari Okinawa, sementara pejabat AS bersikeras instalasi Marinir AS baru harus tetap dibangun di pulau tersebut.
Pangkalan Futenma terus menjadi sorotan dan kritik karena lokasinya berada di wilayah padat penduduk.
Sementara pangkalan baru akan dibangun di pantai Henoko dekat kota Nago, yang terletak cukup jauh dari pusat keramaian di distrik Okinawa.
Aktifis yang tinggal di tenda telah menggelar protes di bakal lokasi pembangunan di Henoko selama 10 tahun dan berjanji akan menggelar demonstrasi jika Nakaima menyetujui pembangunan tersebut.
Pada April, AS dan Jepang mengumumkan rencana untuk menutup Futenma sebelum tahun 2022.
Abe mengatakan pemerintah Jepang akan mempelajari kemungkinan percepatan rencana tersebut dan memulai negosiasi kesepakatan dengan AS yang akan memungkinkan pengawasan terkait isu lingkungan.
Hal itu akan menandai perubahan pertama terhadap kesepakatan "Status of Forces" yang membolehkan aktivitas militer AS di Jepang sejak 1960-an.
"Kami tidak pernah membahas hal itu sebelumnya, kami ingin hal tersebut berbuah hasil yang positif," kata Abe kepada wartawan.
Meskipun Abe masih populer secara nasional, namun Partai Demokratik Liberal yang mendukungnya kalah di Okinawa ketika pemilu Juli lalu.
Para petani gula yang berbasis di Okinawa juga ikut memprotes rencana Abe untuk bergabung dengan kesepakatan Kemitraan Trans Pasifik.
Kesepakatan dengan pejabat lokal di Okinawa akan menjadi pencapaian tersendiri bagi Abe, yang sebelumnya menjanjikan untuk menonjolkan militer Jepang saat aliansi dengan AS tengah diuji ketegangan dengan Tiongkok terkait sengketa kepulauan di Pasifik.
Potensi terobosan tersebut hampir tercapai setelah pertemuan antara Abe dan Gubernur Okinawa, Hirokazu Nakaima, yang memiliki hak veto terkait rencana lama soal pembangunan pangkalan udara Marinir AS guna menggantikan pangkalan di Futenma.
Nakaima memuji Abe karena telah menawarkan sejumlah konsesi guna menjawab berbagai kekhawatiran, termasuk janji untuk meningkatkan anggaran Okinawa selama tujuh tahun ke depan serta prospek pengendalian lingkungan bersama terhadap pangkalan militer AS itu.
"Apa yang ditawarkan sangat baik dan mengejutkan, keputusan akhir soal pembangunan pangkalan tersebut akan diumumkan pada Jumat," kata Nakaima.
Amerika Serikat dan Jepang telah menyepakati penutupan pangkalan militer di Futenma pada 1996 namun rencana pemindahan pangkalan terhenti karena mendapat tentangan dari oposisi di Okinawa.
Pulau ini merupakan markas bagi lebih dari setengah pasukan AS yang ditempatkan di Jepang. Okinawa sendiri masih diduduki Amerika Serikat hingga 1972.
Hubungan Jepang dan AS sedikit tegang ketika Yukio Hatoyama, yang menjabat perdana menteri Jepang antara 16 September 2009-8 Juni 2010, berupaya mendorong agar AS mau
memindahkan rencana pembangunan pangkalannya dari Okinawa, sementara pejabat AS bersikeras instalasi Marinir AS baru harus tetap dibangun di pulau tersebut.
Pangkalan Futenma terus menjadi sorotan dan kritik karena lokasinya berada di wilayah padat penduduk.
Sementara pangkalan baru akan dibangun di pantai Henoko dekat kota Nago, yang terletak cukup jauh dari pusat keramaian di distrik Okinawa.
Aktifis yang tinggal di tenda telah menggelar protes di bakal lokasi pembangunan di Henoko selama 10 tahun dan berjanji akan menggelar demonstrasi jika Nakaima menyetujui pembangunan tersebut.
Pada April, AS dan Jepang mengumumkan rencana untuk menutup Futenma sebelum tahun 2022.
Abe mengatakan pemerintah Jepang akan mempelajari kemungkinan percepatan rencana tersebut dan memulai negosiasi kesepakatan dengan AS yang akan memungkinkan pengawasan terkait isu lingkungan.
Hal itu akan menandai perubahan pertama terhadap kesepakatan "Status of Forces" yang membolehkan aktivitas militer AS di Jepang sejak 1960-an.
"Kami tidak pernah membahas hal itu sebelumnya, kami ingin hal tersebut berbuah hasil yang positif," kata Abe kepada wartawan.
Meskipun Abe masih populer secara nasional, namun Partai Demokratik Liberal yang mendukungnya kalah di Okinawa ketika pemilu Juli lalu.
Para petani gula yang berbasis di Okinawa juga ikut memprotes rencana Abe untuk bergabung dengan kesepakatan Kemitraan Trans Pasifik.
Sumber : Beritasatu
No comments:
Post a Comment