Kebijakan ini diambil oleh Jepang untuk menangkal kekuatan militer China yang terus berkembang.
Rencana memperkuat militer Jepang ini diperkirakan akan mencapai 2,5 persen dalam lima tahun ke depan. Hal ini membuktikan bahwa Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menginginkan peran militer yang lebih untuk menghadapi kekuatan China, terkait perebutan Pulau Senkaku.
Sebenarnya, perhatian utama dari PM Abe adalah memperkuat perekonomian Jepang yang terkena imbas krisis ekonomi global. Namun dirinya juga bersumpah untuk memperkuat militer Jepang demi menghadapi ancaman militer China yang terakhir mengambil tindakan sepihak di Laut China Timur.
"China
berupaya untuk mengubah status quo dengan paksa melalui kekuasaan laut
dan udara di Laut China Timur dan Laut China Selatan serta beberapa
wilayah perairan lainnya, berdasarkan penilaian mereka sendiri. Apa yang
dilakukan China, tidak sesuai dengan aturan internasional," ujar Abe,
seperti dikutip Reuters, Selasa (17/12/2013).
"Sikap China terhadap negara lain dan tindakan militernya ditambah dengan tidak ada transparansi mengenai kebijakan kemananan nasional dan militer mereka, menunjukkan kekhawatiran Jepang dan komunitas internasional secara keseluruhan dan memerlukan perhatian lebih," lanjutnya.
Selain itu, pemerintahan Abe juga mengkaji ulang pelarangan ekspor senjata. Langkah ini bisa menghidupkan kembali industri senjata Jepang dan menguntungkan kontraktor seperti Mitsubishi Heavy Industries Ltd dan Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Sementara untuk kebijakan penguatan militer Jepang yang baru, akan melibatkan rencana membangun kekuatan militer baru hingga lima tahun dan membentuk pedoman pertahanan untuk 10 tahun ke depan. Selain itu Jepang juga berencana memperkuat kemampuan pengawasan maritim dan udara.
Langkah yang diambil Jepang termasuk membeli pesawat tak berawak atau drone untuk melakukan pengawasan. Selain itu Jepang juga menempatkan pesawat pengintai E-2C di Pulau Okinawa.
Sumber : Okezone
"Sikap China terhadap negara lain dan tindakan militernya ditambah dengan tidak ada transparansi mengenai kebijakan kemananan nasional dan militer mereka, menunjukkan kekhawatiran Jepang dan komunitas internasional secara keseluruhan dan memerlukan perhatian lebih," lanjutnya.
Selain itu, pemerintahan Abe juga mengkaji ulang pelarangan ekspor senjata. Langkah ini bisa menghidupkan kembali industri senjata Jepang dan menguntungkan kontraktor seperti Mitsubishi Heavy Industries Ltd dan Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Sementara untuk kebijakan penguatan militer Jepang yang baru, akan melibatkan rencana membangun kekuatan militer baru hingga lima tahun dan membentuk pedoman pertahanan untuk 10 tahun ke depan. Selain itu Jepang juga berencana memperkuat kemampuan pengawasan maritim dan udara.
Langkah yang diambil Jepang termasuk membeli pesawat tak berawak atau drone untuk melakukan pengawasan. Selain itu Jepang juga menempatkan pesawat pengintai E-2C di Pulau Okinawa.
Sumber : Okezone
No comments:
Post a Comment