Thailand Jamin Militer Tak Pakai Cara Represif Hadapi Pendemo

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Thailand Surapong Tovichakchaikul menegaskan, militer tidak akan menggunakan cara represif dalam menghadapi aksi unjuk rasa kali ini. Militer di bawah pimpinan PM Yingluck 

Shinawatra itu belajar dari konflik serupa yang pernah terjadi tahun 2008 dan 2010.

Di tahun 2010, lebih dari 90 demonstran sipil meninggal akibat karena aksi represif yang digunakan militer. Ketika itu, massa pendemo menduduki kota Bangkok selama dua bulan. Menurut Surapong, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan ketegangan konflik di Thailand hanya dengan berdialog.

Hal itu diungkap Surapong ketika berpidato di hadapan korps diplomatik dan organisasi internasional yang dihelat Senin, 2 Desember 2013. "Namun, sayangnya mereka yang berada di balik aksi protes ini telah menutup rapat-rapat pintu dialog. 

Tujuannya untuk mengakibatkan kekacauan dan kerusuhan dengan harapan pihak militer akan kembali turun tangan," ungkap Surapong, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Thailand.

Pihak-pihak yang berada di balik demonstran, lanjut Surapong, menggunakan berbagai cara agar dapat menjungkalkan Pemerintahan yang kini berkuasa. "Seperti yang terjadi tahun 2008 ketika mereka menguasai Kantor PM, Bandara Suvarnabhumi dan menyandera stasiun televisi, Channel 11. 

Namun, apa yang sebenarnya diinginkan oleh kelompok ini yaitu membenarkan aksi yang jelas tidak sesuai dengan konstitusi," tegas Surapong.
 

Namun, untuk kali ini Surapong menjamin militer tidak akan kembali jatuh ke dalam permainan politik itu. Apabila jalur dialog tidak jua bisa ditempuh, Pemerintah terpaksa memilih jalur berbahaya. "Langkah itu memang akan menandai kemunduran demokrasi di Thailand. Namun, peristiwa ini akan menentukan masa depan bagi demokrasi negara ini," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia turut berterima kasih kepada dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat kepada Thailand. Surapong kemudian, meminta komunitas internasional untuk mengikuti beberapa langkah.

"Pertama, untuk mencegah berbagai upaya perubahan demokrasi, saya berharap Anda dapat menegaskan posisi Anda dalam demokrasi. Kedua, kami berharap organisasi PBB dan badan lainnya dapat menunjukkan dukungan serupa khususnya dalam berbagai pertemuan yang ringan dan hukum internasional," papar Surapong.

Dia turut meminta agar Pemerintah negara sahabat tersebut, menginformasikan perwakilan mereka di Thailand secara proporsional. "Kami dapat pastikan kepada Anda, bahwa dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah Thailand akan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab kepada publik di dalam negeri dan internasional," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam aksi ke-10 unjuk rasa besar-besaran di Thailand, sebanyak empat orang demonstran meninggal, sedangkan sekitar 100 orang lainnya terluka.

Sumber : Viva